MAKALAH
EKONOMI PEMBANGUNAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN
Oleh
KEL0MPOK 5:
1. RINI WULANDARI
2. PUTRI ARSANI
3. RUSTAM ALAIQ
4. SELLY NOVIA WULANDARI
5. SOPAN ARDIYAN
6. TIRA ADELIA
BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Dalam distribusi pendapatan baik antarkelompok berpendapatan,
antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antarkawasan dan propinsi dan
kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia.
Pada awal pemerintahan orde baru, perencanaan pembangunan
ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan
trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan
diterapkan oleh pemerintah pada awal periode orde baru hingga akhir tahun
1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka pusat pembangunan dimulai di Pulau Jawa, khususnya Propinsi Jawa
Barat, karena fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibandingkan
dipropinsi lainnya di Indonesia dan di beberapa propinsi hanya dibeberapa sector
saja yang bisa dengan cepat memberi pertumbuhan misalnya sector primer dan
industri berat.
Setelah sepuluh tahun
pelita I dimulai, mulai kelihatan bahwa efek yang dimaksud itu mungkin tidak
dapat dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir kebawahnya sangat
lamban. Sebagai akibatnya, Indonesia menikmati laju pertumbuhan yang relatif
tinggi, tetapi pada waktu yang bersamaan tingkat kesenjangan semakin membesar
dan jumlah orang miskin semakin banyak. Tepatnya setelah pelita III, strategi pembangunan
mulai diubah. Tidak hanya pertumbuhan tetapi juga kesejahteraan masyarakat,
tidak hanya dijawa, tetapi juga diluar jawa, menjadi kesejahteraan masyarakat,
misalnya dengan mengembangkan industri yang padat karya dan sector pertanian .
hingga saat ini sudah banyak program pemerintah yang berorientasi mengurangi
kemiskinan, seperti inpres pedesaan, transmigrasi, dan masih banyak lagi.
Masalah kesenjangan ekonomi (pendapatan) dan kemiskinan di Indonesia akan
dibahas. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan tetap ada
ditanah air walaupun pembangunan ekonomi berjalan terus dan Indonesia memiliki
laju pertumbuhan yang relatif tinggi.
Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang,
terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti
indonesia, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat
kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula. Sebagai dasar dari
kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan
kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalaha salah satu metode statik yang umum
digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam
distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses
pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini.
Selai koefesien gini,
pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria
bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan
pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan
berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk
yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya
ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang
dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.
Cara distribusi
pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pandapatan nasional yang tinggi
mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikanperbaikan dalam masyarakat,
seperti mengurangi kemiskinan, penganguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam
masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan
menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang
tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.
Perbedaan pandapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.
BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
Perbedaan pandapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.
BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
B.Rumusan Masalah
1. Apa itu distribusi
pendapatan dan kemiskinan?
2. Bagaimana distribusi
pendapatan dan kemiskinan di Indonesia?
3. Apa saja dampak distribusi
pendapatan dan kemiskinan?
C.Tujuan
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen
dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Selain itu, bagi diri kami pribadi
makalah ini juga diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan yang
lebih bagi mahasiswa, baik dalam lingkup universitas negeri malang maupun di
civitas akademika yang lain.
Makalah ini dimaksudkan untuk membahas tentang distribusi,
pendapatan dan kemiskinan. Para pembaca yang dominan dari kaula mahasiswa bisa
digunakan untuk langkah menuju ke kepribadiyan yang kuat, tangguh dan optimis.
Diharapkan masyarakat bisa lebih memahami tentang distribusi,
pendapatan dan kemiskinan. Dan juga diharapkan agar tidak mudah putus asa
walaupun di terpa berbagai cobaan.
D.Manfaat
1. Dapat mengetahui apa
itu distribusi pendapatan dan kemiskinan.
2. Dapat mengetahui
bagaimana pendistribusian dan kemiskinan.
3. Dapat mengetahui apa
saja dampak distribusi pendapatan dan
kemiskinan.
BAB II
PEMBAHASAN
1.Pengertian Distribusi pendapatan dan
kemiskinan.
a).Distribusi
pendapatan.
Masalah
ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam
pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara-negara
miskin maupun negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Ketimpangan
pendapatan terjadi akibat dari adanya distribusi pendapatan yang kurang merata
di sejumlah wilayah di suatau negara. Masalah distribusi pendapatan ini
mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan
masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan aspek yang
kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit
perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan
mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan presentase penduduk
yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki
distribusi pendapatan secara menyeluruh adalah jika laju pertambahan pendapatan
golongan miskin lebih besar dari laju pertambahan pendapatan golongan
mampu/kaya.
Distribusi
pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu yang paling
kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan maka
semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Maka disini peran
pemerintah diperlukan dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi
pendapatan, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan
masyarakat akan distribusi pendapatannya pun juga dapat dirasakan secara merata
oleh masyarakat.
Ketimpangan
pembangunan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk,
aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal
pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau
proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan kumuh di tengah
beberapa kota besar, serta sebaliknya hadirnya kawasan-kawasan pemukiman mewah
di tepian kota atau bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata dari adanya
suatu ketimpangan yang terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti
lain dari ketimpangan.
b).Kemiskinan.
Definisi tentang kemiskinan telah
mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab,
indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi
hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi
sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik,
kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang
meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Definisi dibuat tergantung dari
latar belakang dan tujuan, juga tergantung dari sudut mana definisi tersebut
ditinjaunya, untuk kepentingan apa definisi tersebut dibuat. Biasanya
definisi-definisi tersebut akan saling melengkapi antara yang satu dengan yang
lainnya.
Definisi kemiskinan dilihat dari
beberapa segi :
1. Dilihat
dari standar kebutuhan hidup yang layak / pemenuhan kebutuhan pokok.
Golongan ini mengatakan bahwa
kemiskinan itu adalah tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok/dasar
disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan –pelayanannya
yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak.
Ini merupakan kemiskinan absolut/mutlak
yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok/dasar.
2. Dilihat
dari segi pendapatan/ penhasilan income
Kemiskinan oleh gonlongan dilukiskan
sebagai kurangya pendapatan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang
pokok.
3. Dilihat
dari segi kesempatan / Opportunity
Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan
kesempatan untuk mengakumulasikan (meraih) basis kekuasaan sosial meliputi :
a. Keterampilan
yang memadai.
b. Informasi/pengetahuan
– pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup.
c. Jaringan-jaringan
sosial ( Social Network ).
d. Organisasi-organisasi
sosial dan politik.
e. Sumber-sumber
modal yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan.
4. Dilihat
dari segi keadaan / kondisi
Kemiskinan sebagai suatu kondisi /
keadaan yang bisa dicirikan dengan :
a. Kelaparan/kekurangan
makan dan gizi.
b. Pakaian
dan perumahan yang tidak memadai.
c. Tingkat
pendidikan yang rendah.
d. Sangat
sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok.
5. Dilihat
dari segi penguasaan terhadap sumber-sumber
Menurut golongan ini kemiskinan
merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh penyebaran yang tidak merata dan
sumber-sumber ( Malldistribution of Resources), termasuk didalamnya pendapatan
/ income.
6. Kemiskinan
menurut Drewnowski
Drewnowski ( Epi Supiadi:2003) mencoba
menggunakan indikator-indikator sosial untuk mengukur tingka-tingkat kehidupan
( The Level of Living Index ). Menurutnya terdapat tiga tingkatan kebutuhan
untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :
a. Kehidupan
fisik dasar ( Basic Fisical Needs ), yang meliputi gizi/nutrisi,
perlindungan/perumahan ( Shelter/housing
) dan kesehatan.
b. Kebutuhan
budaya dasar ( Basic Cultural Needs), yang meliputi pendidikan,penggunaan waktu
luang dan rekreasi dan jaminan sosial (Social Security).
c. High
income, yang meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi takarannya.
Pengertian kemiskinan menurut para ahli :
a. Menurut Sallatang (1986) kemiskinan adalah
ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa
mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
b. Menurut Esmara (1986) mengartikan kemiskinan
ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan
kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
c. Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada
dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah
kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan,
dan lain sebagainya.
d. Menurut Badan Pusat Statistik (2000),
kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320
kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
e. Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai
keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar,
rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara
kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku
antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk
mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan,
serta ketidakmampuan dan keterpisahan.
f. Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional
Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya
diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau
sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.
SPECKER (1993) mengatakan bahwa kemiskinan
mencakup beberapa hal yaitu :
1. kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang
normal
2. gangguan dan tingginya risiko kesehatan
3. risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial
ekonomi dan lingkungannya
4. kekurangan pendapatan yang mengakibatkan
tidak bisa hidup layak, dan
5. kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat
ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan
kualitas pendidik yang rendah.
Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak
terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu
didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Definisi kemiskinan dilihat dari
beberapa konsep adalah :
1. BAPPENAS
Tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya
untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
2. BPS
Bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan
atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori
perkapita.
3. Bank
Dunia
Tidak tercapainya kehidupan yang layak
dengan penghasilan 1,00 dolar AS perhari .
4. BKKBN
keluarga miskin jika :
a. Tidak
dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya.
b. Tidak
mampu makan sehari dua kali.
c. Tidak
memiliki pakaian berbeda untuk dirumah,bekerja atau sekolah dan berpergian.
d. Tidak
bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.
e. Mampu
membawa anggota keluarga sarana kesehatan.
5. WB
( 2001) kemiskinan adalah suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup
manusia baik fisik atau sosial.
Dari berbagai
sudut pandang tentang pengertian kemiskinan ,pada dasarnya bentuk kemiskinan
dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu :
. Kemiskinan Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu
dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas
pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu
:
a) Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b) Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih
tinggi.
Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar
ketimpang antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah
penduduk yang selalu miskin. Faktor-faktor Penyebab kemiskinan. Ada beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak
langsung, yaitu sebagai berikut :
a) Tingkat kemiskinan cukup banyak.
b) Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan
output, produktivitas tenaga kerja
c) Tingkat inflasi.
d) Tinggat Infestasi.
e) Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
f) Tingkat dan jenis pendidikan.
g) Etos kerja dan motivasi pekerja.
· Kemiskinan
Kultural
Kemiskinan Kultural berkaitan erat
dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha
memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang
membantunya.
2.Distribusi
pendapatan dan kemiskinan di Indonesia.
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah
disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak
meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang
merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah
tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang
dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya
dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak
terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya
tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan
mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu
negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan
mengatasinya.
Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka
kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk
mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi.
Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu
negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia
internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan
upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat
kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa
lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan
internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan
dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak
buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam
kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal
(capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang
lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori
neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian
otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle
down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila
proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan
pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan
dan subsidi.
Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi
pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu
penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam
pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif
progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh
pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek
pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan
mengurangi terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu
mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan
bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang
terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan
mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue”
pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi.
Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas
dari permasalahan ini.
Analisa tentang distribusi pendapatan
1. Distribusi Ukuran (personal distribution of
income)
Distribusi pendapatan perseorangan (personal
distribution of income) atau distribusi ukuran pendapatan (size distribution of
income) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom.
Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh
setiap individu atau rumah tangga. atau kelompok terendah (penduduk yang paling
miskin) yang jumlahnya meliputi 20 persen dari ju
Yang diperhatikan di sini adalah seberapa
banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya,
entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun
warisan.
Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota)
maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian,
industri, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan.
2. Kurva Lorenz
Sumbu horisontal menyatakan jumlah penerimaan
pendapatan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati
populasi jumlah total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok
bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi
100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk.
Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total
pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok)
penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga
kedua sumbu (vertikal dan horisontal) sama panjangnya.
Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal
melambangkan persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima
pendapatan itu terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik
tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat
didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk.
Titik yang terletak pada posisi tiga perempat
garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan
kepada 75 persen dari jumlah penduduk.Garis diagonal merupakan garis
"pemerataan sempurna" (perfect equality) dalam distribusi ukuran
pendapatan.
3. Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan
Pengukuran tingkat ketimpangan atau
ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara
dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis
diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz
itu berada.
4. Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat
Pengukuran tingkat ketimpangan atau
ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara
dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis
diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva
Lorenz itu berada.
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan
atau ketimpangan (pendapatan/ kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang
angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan
yang sempurna).
Angka ketimpangan untuk negara-negara yang
ketimpangan pendapatan di kalangan penduduknya dikenal tajam berkisar antara
0,50 hingga 0,70. Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal
relatif paling baik (paling merata), berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
Sebagai suatu negara yang terdiri dari
ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi yang tidak
dapat dihindari oleh Indonesia. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh
kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di suatu negara itu, sehingga
suatu kewajaran bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam.
Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada
akibatnya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara
wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan
terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah.
Kondisi ini merupakan
tantangan pembangunan yang harus dihadapi mengingat masalah kesenjangan itu
dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menyulitkan kita
dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan.
Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dapat ditemukan dimana saja.
Oleh karena itu ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa
dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial
tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses
pertumbuhannya.
Ketidakpuasan dan
kritik yang timbul dalam proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sehubungan
dengan pertumbuhan yang telah dicapai akan tetapi karena perkembangan
pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang mampu menciptakan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, bahkan ketimpangan pendapatan
semakin besar dan telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya
pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan
pokok, rasa aman, dan lain-lain.
Di era otonomi daerah
sekarang ini, dimana setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi
daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga akan mendorong terciptanya proses
pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan disertai pertumbuhan
ekonomi yang baik pula. Dengan demikian ketimpangan pembangunan dan
hasil-hasilnya serta pendapatan antar golongan kaya ataupun miskin akan semakin
menurun.
Dimana ketimpangan
pendapatan antar daerah masih merupakan kondisi nyata yang sampai saat ini
masih dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat
kemajuan antar daerah, perbedaan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan
besarnya tingkat pengangguran yang terjadi.
Dengan jumlah penduduk
Indonesia yang besar, maka seharusnya dapat membantu pembangunan, akan tetapi
jika tidak diberdayakan maka hanya akan menambah beban pembangunan. Namun
melihat keadaan yang sekarang dimana tingkat pertumbuhan penduduk terus
bertambah tetapi tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Pada
umumnya penduduk lebih banyak menumpuk di daerah kota dibandingkan desa.
Masalah
Kemiskinan
Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi
Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang
miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dari pada
lajupertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat
ini (Repelita VI). Karena kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi
Indonesia yang serius maka tidak mengherankan kalau banya studi telah dilakukan
mengenai kemiskinan tanah air. Sayangnya, pendekatan yang dipakai antarstudi
yang ada pada umumnya berbeda dan batas miskin yang digunakan juga beragam
sehingga hasil atau gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia juga berbeda.
Kemiskinan relatif dapat diukur dengan kurva Lorentz dan atau koefesien gini.
Sedangkan kemiskinan absolute lebih sulit untuk di ukur, terutama pada waktu
membandingkan tingkat kemiskinan antarpropinsi atau daerah.
Faktor penyebab kemiskinan, faktor yang
berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai
contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat
pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya
sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor modern , (formal)
dengan pendapatan yang baik. Berarti penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan
yang rendah, tetapi tingkat gaji/upah yang berbeda.
Kalau diuraikan satu persatu, jumlah faktor yang dapat
dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak,
mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas), tingkat
upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang
tersedia, inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber
daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik
dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau
tradisi, hingga politik, bencana alam, dan peperangan. Kalau diamati, sebagian
besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari
pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas
menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan
seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untuk memastikan apakah karena
pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi
miskin karena upah netonya menjadi rendah.
Masalah besar yang dihadapi negara sedang
berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat
kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan
pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan
kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak
jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan
politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan
tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun
tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau
besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta
tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah
penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula
tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan
pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang
berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP
mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi
masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia
internasional.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian ,
tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang
memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya
melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya
dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Adapun secara umum penyebab kemiskinan
diantaranya:
1. Kemalasan.
2. Kebodohan dan
pemborosan.
3. Bencana alam.
4. Kejahatan,
misalnya dirampok
5. Genetik
dan dikehendaki Tuhan, baik genetika orang tua, tempat lahir, kondisi orang tua
yang miskin
Strategi Dalam
Mengurangi kemiskinan
a. Pembangunan Sektor Pertanian
Sektor pertanian memiliki peranan penting di
dalam pembangunan karena sector tersebut memberikan kontribusi yang sangat
besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan berarti akan mengurangi jumlah
masyarakat miskin.
b. Pembangunan Sumber Daya manusia
Sumberdaya manusia merupakan investasi insani
yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan
dan meningkatkan kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan
lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk
diterapkan oleh pemerintah.
c. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik
dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam
menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan.
3.Dampak
distribusi pendapatan dan kemiskinan.
Ø
Dampak Kemiskinan
Pengangguran
merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan
merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk
berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.
Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan
kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi
kebutuhan penting lainnya. Misalnya saja harga beras yang semakin meningkat,
orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya.
Kriminalitas
merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan
orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau
haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan.
Putusnya
sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan.
Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak
lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan
akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau
cita-cita dan mimpi mereka.
Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi
sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya.
Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak
dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya
penyakit yang menyebar.
Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat
kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan
ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan
mental, fisik dan cara berfikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang
tak mempunyai tempat tinggal, tidur dijalan, tidak sekolah, mengamen untuk
mencari makan dan lain sebagainya.
Dampak Distribusi pendapatan
1.
Masyarakat akan
semakin terbelah, antara masyarakat kaya dan miskin.
2.
Kesenjangan secara fisik akan semakin nampak,
seperti rumah mewah, mobil mewah, sekolah mahal.
3.
Orang yang kaya akan berusaha
melanggengkan kekayaannya, dengan cara masuk ke dunia politik. Politik akan
cenderung membela orang kaya. Begitu juga dengan dunia hukum dan perbankan.
4.
Orang miskin yang tidak mendapat akses untuk
mengangkat taraf hidup mereka akan tetap miskin. Mereka tidak mampu menyekolahkan
anak - anak mereka ke jenjang lebih tinggi. Akibatnya, anak - anak mereka akan
tetap bodoh dan miskin.
5. Banyaknya pamer kekayaan dan
banyaknya orang miskin akan meningkatkan masalah sosial dan kriminalitas. Akan
semakin banyak pengamen, pengemis, prostitusi dan tindak kejahatan.
Dampak ketimpangan pendapatan
Adapun dampak rendahnya tingkat pendapatan penduduk terhadap
pembangunan adalah:
Ø Rendahnya daya beli
masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang baik.
Ø Tingkat kesejahteraan
masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok
masyarakat kelas sosial menengah ke atas.
BAB
III
PENUTUP
Kesimpulan
Masalah besar yang dihadapi negara sedang
berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat
kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan
pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan
kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan
tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan
politik. Ada banyak defini dari kemiskinan tetapi, secara umum kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Secara umum kemiskinan dibedakan menjadi 3 yaitu: kemiskinan absolute, kemiskinan
relative, dan kemiskinan kultural. Cara-cara untuk mengurangi kemiskinan yaitu
: pembangunan sektor pertanian, pembangunan sumber daya manusia, dan peranan
lembaga swadaya masyarakat. Dampak Kemiskinan: pengangguran, kriminalitas, putusnya
sekolah dan kesempatan pendidikan, kesehatan
sulit, buruknya generasi penerus. Dampak Distribusi pendapatan: masyarakat akan
semakin terbelah, kesenjangan secara fisik akan semakin nampak, orang yang kaya akan berusaha melanggengkan
kekayaannya, orang miskin yang tidak mendapat akses untuk mengangkat taraf
hidup, mereka akan tetap miskin, banyaknya pamer kekayaan dan banyaknya orang
miskin akan meningkatkan masalah sosial dan kriminalitas.
Daftar Pustaka
